RRI.CO.ID, Banjarmasin – Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih terasa lesu, kabar pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri cukup menyita perhatian. Pemerintah pusat memastikan THR akan mulai dicairkan pada pekan pertama Ramadan 1447 Hijriah, tepatnya 26 Februari 2026, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.

Menindaklanjuti arahan pusat, Pemerintah Kota Banjarmasin, melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, anggaran fantastis sudah disiapkan. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, mengungkapkan dana yang dialokasikan untuk THR tahun 2026 mencapai kisaran Rp35 miliar hingga Rp40 miliar.

“Kami telah menyiapkan anggaran untuk pencairan THR bagi ASN. Namun hingga saat ini kami masih menunggu keputusan dan arahan dari pemerintah pusat terkait penetapan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan,” katanya, Selasa, 24 Februari 2026.

“Jika aturan tersebut sudah dikeluarkan, maka kami akan segera melakukan regulasi lebih lanjut,” ujarnya lagi.

Saat ini, jumlah ASN di lingkungan Pemko Banjarmasin mencapai sekitar 7.000 orang. Mereka terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga PPPK paruh waktu yang baru saja dilantik.

Artinya, jika seluruh regulasi rampung tepat waktu, ribuan aparatur di Kota Seribu Sungai itu akan menerima hak mereka menjelang Hari Raya Idulfitri. Angka tersebut bukan jumlah kecil, terlebih, di tengah keluhan masyarakat soal daya beli yang melemah.

“Setelah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan keluar dari pemerintah pusat, baru kami melakukan tahapan regulasi terkait pencairan THR,” ucapnya.

“Mereka yang berhak menerima adalah ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan juga PPPK paruh waktu,” kata Edy menambahkan.

Di satu sisi, pencairan THR diyakini mampu menjadi stimulus ekonomi daerah menjelang lebaran. Namun di sisi lain, geliat ekonomi diharapkan tak hanya dirasakan oleh kalangan ASN semata, namun juga masyarakat umum yang masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang fluktuatif dan penghasilan yang tak menentu.