RRI.CO.ID, Marabahan - Pengelolaan dan kelancaran keuangan desa dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi desa, termasuk menindaklanjuti keluhan terkait pencairan anggaran desa.

Dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Implementasi Transaksi Non-Tunai bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten, Bupati Barito Kuala Herman Susilo menanggapi keluhan pemerintah desa terkait keterlambatan pencairan anggaran desa. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tidak pernah menahan anggaran desa.

“Pemerintah daerah terus menyampaikan aspirasi dan keluhan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Dinas PMD agar kebijakan dapat berjalan dengan baik dari tingkat pusat hingga desa,” ujarnya, Jum’at, 6 Februari 2026.

Herman menilai kelancaran pengelolaan keuangan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Menurutnya, komunikasi antara desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat harus terus diperkuat.

“Desa adalah ujung tombak pembangunan. Kita tidak akan berhasil jika desa tidak kita perhatikan,” katanya.

Herman berharap Dinas PMD terus memberikan perhatian dan pendampingan kepada desa. Selain itu, pengawasan pengelolaan keuangan desa juga dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Herman juga mengingatkan pengelola keuangan desa agar selalu melakukan pengecekan dan pemeriksaan ulang data. Menurutnya, pengelolaan keuangan desa harus benar-benar seimbang dan akurat sebelum dilaporkan.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri perwakilan Bank Kalsel Kantor Pusat Banjarmasin. Selain itu, juga berhadir pimpinan SKPD terkait, Pimpinan Bank Kalsel Cabang Marabahan, Koordinator Camat se-Kabupaten Barito Kuala, Ketua APDESI, dan Ketua PABPDSI Kabupaten Barito Kuala.