RRI.CO.ID, Banjarmasin - Warga Kalimantan Selatan mengeluhkan persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dinilai semakin dipersulit. Keluhan ini banyak muncul dari pemilik kendaraan yang status kepemilikannya belum dibalik nama.

Seperti halnya yang dikeluhkan Mama Eca warga Banjarmasin yang disampaikan di Halo RRI. Menerima keluhan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel Subhan Nor Yaumil memberikan penjelasan usai rapat di Gedung B DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu 28 Januari 2026.

Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil, menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan administrasi yang harus dipatuhi. Ia menegaskan aturan ini bertujuan menertibkan data kepemilikan kendaraan bermotor.

Menurut Subhan, kendaraan bermotor yang pemiliknya telah meninggal dunia wajib dilakukan proses balik nama. “Apabila orang yang memiliki kendaraan bermotor sudah meninggal dunia, itu sesuai dengan ketentuan, mereka harus melakukan balik nama,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses mutasi menjadi syarat utama agar pembayaran pajak dapat dilakukan. “Kalau tidak melakukan mutasi itu, maka tidak bisa melakukan balik nama dan tidak bisa melakukan pembayaran,” katanya.

Subhan menyebutkan pemerintah daerah berupaya memberi kemudahan bagi masyarakat kurang mampu. Melalui kebijakan Gubernur, pemerintah daerah Provinsi Kalsel berupaya untuk memberikan subsidi.

Ia berharap masyarakat segera melakukan balik nama kendaraan agar data menjadi valid. “Harapannya kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan belum atas namanya segera dilakukan balik nama agar lebih mudah saat memberikan informasi jika sudah mendekati waktu pajak,” ucap Subhan.

Sementara itu, sebagai wakil rakyat, Ketua Komisi II DPRD Kalsel M. Yani Helmi menegaskan bahwa persoalan ini dapat diatasi dengan koordinasi lintas instansi. Ia mendorong adanya sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat memahami prosedur yang berlaku.