RRI.CO.ID, Banjarmasin - Bank Kalsel dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan terus mengambil peran strategis dalam penguatan sektor keuangan daerah. Salah satunya melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi BPR milik Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Selasa 20 Januari 2026.

Forum tersebut bertujuan mendorong BPR agar lebih kuat, efisien, dan inklusif dalam mendukung perekonomian daerah. Diskusi difokuskan pada transformasi kelembagaan, penguatan tata kelola, dan penyusunan skema konsolidasi BPR yang tepat sasaran.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalsel, menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan UMKM pedesaan. “Pemerintah provinsi memandang penting peran lembaga keuangan daerah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong UMKM naik kelas,” ujarnya.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, juga menekankan bahwa konsolidasi BPR memiliki makna strategis jangka panjang. Menurut Fachrudin, dengan skala usaha yang lebih besar, BPR akan lebih mampu mendukung pembiayaan produktif UMKM.

“Konsolidasi BPR bukan sekadar penggabungan, tetapi upaya memperkuat fondasi kelembagaan dan layanan keuangan yang inklusif. Dengan struktur yang lebih kuat, BPR dapat memperluas inklusi keuangan khususnya di wilayah pedesaan,” ucap Fachrudin.

Sejalan dengan semangat Setia Melayani, Melaju Bersama, kolaborasi ini diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menghadirkan para pemangku kepentingan sektor keuangan dan pemerintahan yang terdiri dari pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, OJK Kalimantan Selatan, Biro Ekonomi Pemprov Kalsel, serta perwakilan pemerintah kabupaten pemilik BPR.