KBRN, Banjarmasin: Ditengah ancaman krisis keuangan, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pengelola Air Limbah Domestik (PALD) Banjarmasin berkomitmen untuk berinovasi. Yaitu dengan memberlakukan golongan tarif niaga keatas seperti rumah makan, rumah mewah, industri, dan perhotelan untuk wajib berlangganan.

"Penerapan itu sudah ada dasarnya Perda Nomor 5 Tahun 2014," kata Direktur Perumda PALD Banjarmasin, Endang Waryono.

Menurutnya, PALD Banjarmasin sendiri tengah melakukan simulasi perhitungan untuk menentukan skema tarif yang paling sesuai. Namun pihaknya perlu melibatkan legislatif untuk membentuk tim khusus, yang akan mengkaji dan menetapkan kebijakan ini secara resmi.

“Ada beberapa alternatif yang menjadi pertimbangan. Kami masih harus mengadakan rapat koordinasi lebih lanjut, karena keputusan ini tidak bisa diambil secara sepihak," ujarnya.

Jika inovasi ini resmi diberlakukan, Endang menggambarkan potensi yang bisa diraih setiap bulannya bisa mencapai Rp700 juta lebih. Dari segi teknis, ada dua jenis tarif yang sedang dikaji dalam revisi terbaru, yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALDS) mencakup sistem seperti tangki septik individu atau sistem komunal.

Kemudian sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALDDS) yang menggunakan jaringan perpipaan dan pengolahan terpusat. "Di wajibkannya tarif niaga keatas ini diharapkan dapat mendukung peningkatan layanan PALD Banjarmasin serta memastikan pengelolaan limbah yang lebih baik bagi masyarakat dan dunia usaha," ucapnya, mengakhiri.

Sebelumnya, krisis keuangan yang dialami Perumda PALD mendapat sorotan dari Wali Kota Banjarmasin, H.M Yamin HR yang siap mengambil sikap tegas. Yamin berencana memanggil manajemen perusahaan untuk membahas solusi penyelamatan.

Beberapa opsi yang menurutnya bisa dipertimbangkan, mulai dari mengubah status menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT), merger dengan PTAM, hingga pembubaran perusahaan. Yamin juga memberikan ultimatum tegas, jika memang tidak punya inovasi atau kemampuan silahkan mundur.