RRI.CO.ID, Banjarmasin - Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan melalui High Level MeetingTPID Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Rabu, 18 Maret 2026.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. HLM ini dihadiri jajaran Forkopimda Kalsel, Badan Pusat Statistik , instansi vertikal, BUMN, Perumda, serta SKPD yang tergabung dalam anggota TPID. Muhidin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga menjelang Idulfitri.

“Komitmen pemerintah daerah adalah menjaga stabilitas harga melalui penguatan koordinasi lintas instansi, pengawasan perkembangan harga komoditas, serta pelaksanaan intervensi apabila terjadi kenaikan harga signifikan di masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian TPID. Beberapa isu utama antara lain potensi kenaikan harga komoditas pangan menjelang Idulfitri, risiko peningkatan harga emas terhadap inflasi daerah, serta dinamika global yang dapat mempengaruhi harga energi dan biaya distribusi.

“Ini menjadi perhatian kita semua, karena beberapa isu strategis tersebut berpotensi mempengaruhi inflasi daerah. Pengawasan dan langkah antisipatif perlu dilakukan agar dampaknya dapat diminimalkan,”ucapnya

Dalam hal ini TPID mendorong penguatan pengendalian inflasi melalui berbagai strategi, antara lain peningkatan produksi komoditas pangan strategis seperti cabai dan daging ayam ras, optimalisasi peran BUMD pangan dalam menjaga pasokan dan distribusi. Disamping itu penguatan kebijakan berbasis data melalui pengembangan early warning system untuk memantau harga dan ketersediaan pasokan secara antisipatif.

Selain itu, TPID juga mendorong pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah untuk menjaga keseimbangan pasokan. Adapun juga komunikasi kepada masyarakat terkait pengelolaan konsumsi dan keuangan secara bijak.

Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Kalsel, Fachri Ubadiyah, menyampaikan perkembangan inflasi terkini. Berdasarkan data BPS, pada Februari 2026, inflasi Kalimantan Selatan tercatat 0,86% (month-to-month)

“Adapun untuk (month-to-month) meningkat dibanding Januari 2026 sebesar 0,20%. Secara tahunan, inflasi mencapai 5,97% (year-on-year), dipengaruhi efek basis rendah dari kebijakan diskon tarif listrik sebelumnya dan kenaikan harga emas perhiasan.”katanya

Secara spasial, beberapa wilayah masih mencatat tekanan inflasi lebih tinggi, antara lain Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Kotabaru. Komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, cabai rawit, serta beras.

Melalui HLM ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat sinergi. Hal ini guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat menjelang HBKN Idulfitri 1447 Hijriah.