RRI.CO.ID, Banjarbaru - Kemarau yang melanda Kalsel saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektare lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen (puso). Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam, guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan.

"Hingga saat ini belum ada yang mengalami puso, namun lahan tersebut terancam gagal panen jika tidak cepat ditangani," ujar Syamsir.

Ia menambahkan Data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektare hingga akhir Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas. Yakni 3.363 hektare, disusul Barito Kuala 1.736 hektare dan Kabupaten Banjar 353 hektare.

Selain itu, kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kilogram. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kilogram dan Kabupaten Tanah Bumbu 100 kilogram.

Mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, BMKG, Perum Bulog, ATR/BPN. Serta Dinas Pertanian kabupaten/kota telah menyusun langkah-langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian.

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong percepatan masa tanam agar target panen raya pada akhir 2026 tetap dapat tercapai.

Pada 2025, produksi padi Kalimantan Selatan mencapai 1,179 juta ton gabah kering giling (GKG). Tahun ini, pemerintah menargetkan produksi meningkat menjadi 1,3 juta ton GKG guna mempertahankan posisi Kalimantan Selatan sebagai salah satu lumbung pangan utama di Pulau Kalimantan.

Di tengah musim kemarau, DPKP juga mengingatkan potensi kebakaran lahan pertanian. Karena itu, pemerintah telah menginstruksikan pemerintah kabupaten sentra pertanian untuk mengoptimalkan penggunaan mesin combine harvester saat panen agar tidak menyisakan jerami yang berpotensi menjadi sumber kebakaran.

Selain itu, sosialisasi dan pengawasan di lapangan terus diperkuat dengan melibatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL), pemerintah daerah. Serta instansi terkait untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan pertanian.