RRI.CO.ID, Banjarbaru : Persoalan keterbatasan akses air bersih di Kabupaten Barito Kuala menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD Kalsel. Untuk memastikan kesiapan layanan tersebut, Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel meninjau Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mekarsari di Desa Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Jumat 17 Juli 2026.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana, mengatakan pembangunan IPA Mekarsari merupakan proyek strategis. Hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menjawab kebutuhan air bersih masyarakat.

Menurutnya, pembangunan fisik instalasi telah rampung dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan kapasitas melayani sekitar 4.000 sambungan rumah. Namun, ia menekankan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni pembangunan jaringan distribusi hingga ke rumah-rumah warga.

Menurutnya, koordinasi antara BPAM Banjarbakula dan PDAM Barito Kuala menjadi faktor penting agar manfaat IPA Mekarsari benar-benar dirasakan masyarakat. "Jangan sampai instalasinya sudah siap, tetapi jaringan perpipaan ke rumah warga belum optimal. Distribusi air bersih harus dipastikan berjalan dengan baik," ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Rosehan NB, menjelaskan proyek tersebut dibangun melalui sinergi tiga pihak. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyediakan lahan sekitar 1,3 hektare, sementara pembangunan fisik didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pekerjaan Umum senilai sekitar Rp45 miliar pada 2024 dan Rp38 miliar pada 2025. Adapun Pemprov Kalsel mengalokasikan sekitar Rp400 juta pada 2026 untuk penyelesaian pekerjaan paving block.

Rosehan berharap keberadaan IPA Mekarsari dapat meningkatkan akses air bersih masyarakat, khususnya di wilayah Tamban serta Mekarsari-Tabunganen. Ia juga mendorong pemerintah daerah mempercepat penyediaan sambungan rumah agar layanan dapat segera dimanfaatkan warga.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Ryan Tirta Nugraha, mengatakan dukungan DPRD Kalsel menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur air minum. Yaitu melalui pendanaan APBN.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sekaligus mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan air minum di Kalimantan Selatan.