Pemprov Kalsel Jemput Anak Putus Sekolah, Pendidikan Kesetaraan Diperkuat

RRI.CO.ID, Banjarbaru - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya pemerataan pendidikan dengan menjangkau masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Melalui program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, Pemprov Kalsel berkomitmen menekan angka anak putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Banua.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, mengatakan program pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari komitmen Gubernur Kalimantan Selatan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak pendidikan tanpa terkecuali. Menurutnya, masih terdapat warga yang tidak dapat menuntaskan pendidikan karena berbagai faktor, mulai dari keterbatasan ekonomi, jarak sekolah yang jauh, hingga tuntutan bekerja membantu keluarga.

“Bapak Gubernur memiliki komitmen kuat agar tidak ada warga Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan,” ujar Abdul Rahim di Banjarbaru, Selasa 23 Juni 2026.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kalsel akan menerapkan strategi jemput bola dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota guna mendata serta menjangkau anak-anak dan masyarakat yang putus sekolah. Langkah kolaboratif ini dinilai penting untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), sekaligus memastikan layanan pendidikan dapat diakses hingga ke pelosok daerah.

Abdul Rahim menegaskan, program Paket A, Paket B, dan Paket C bukan sekadar jalur alternatif memperoleh ijazah. Lebih dari itu, program tersebut menjadi instrumen strategis dalam membuka kembali kesempatan belajar, meningkatkan kualitas SDM. Serta memperluas peluang masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Kalsel sebelumnya telah menyalurkan dana hibah Bantuan Kependidikan (Bapintar) sebesar Rp500 juta kepada 13 pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan pendidikan kesetaraan melalui PKBM dan SKB yang menjadi ujung tombak pendidikan nonformal di daerah.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi tidak hanya sebatas menyediakan akses pendidikan. Pemerintah juga harus membangun kembali motivasi dan kepercayaan diri anak-anak maupun masyarakat yang telah lama meninggalkan bangku sekolah.

“Tantangan terbesar bukan hanya persoalan akses, tetapi bagaimana membangun kembali motivasi dan kepercayaan diri anak-anak untuk kembali belajar. Yang terpenting bukan hanya menemukan sasaran, tetapi memastikan mereka kembali memperoleh layanan pendidikan yang berkelanjutan,” ucapnya.

Melalui penguatan pendataan anak tidak sekolah, sosialisasi yang masif, dan pendekatan yang lebih humanis, Pemprov Kalsel berharap semakin banyak masyarakat yang kembali melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan. Upaya ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM Kalimantan Selatan di masa depan.