RRI.CO.ID. Banjarbaru - Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meminta PT Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi menyusul masih terjadinya kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Permintaan tersebut disampaikan saat menghadiri pertemuan bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dan jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Banjarbaru, Selasa 2 Juni.

Dalam pertemuan itu terungkap bahwa kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan secara data dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, di lapangan masih ditemukan antrean dan kelangkaan yang diduga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari penyalahgunaan BBM subsidi, indikasi penimbunan, hingga lemahnya pengawasan distribusi.

Gubernur Muhidin menegaskan Pertamina perlu memperkuat sistem pengendalian, khususnya pada penggunaan QR Code yang menjadi instrumen pengawasan pembelian BBM subsidi.

"Perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian dalam penggunaan QR Code, termasuk kajian penerapan mekanisme yang lebih ketat dengan mengintegrasikan data kendaraan melalui STNK sehingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan BBM subsidi," kata Muhidin.

Selain meminta penjelasan rinci terkait mekanisme pengawasan QR Code, Gubernur juga menyoroti pentingnya pengaturan distribusi BBM dari depo secara lebih terencana dan merata agar tidak terjadi keterlambatan pasokan maupun antrean panjang di SPBU.

Menurut Muhidin, pengawasan distribusi BBM tidak bisa hanya dibebankan kepada Pertamina. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.

Pertemuan tersebut menyepakati perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan BBM subsidi. Hasil pembahasan akan menjadi tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, dan PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap terjaga.