RRI.CO.ID, Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menekankan pentingnya pemahaman, koordinasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, saat membuka Public Communication Summit 2026 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” itu diikuti seluruh kepala dinas di lingkungan Pemprov Kalsel serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Sejumlah narasumber nasional juga hadir untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam pengelolaan komunikasi publik.

Dalam sambutannya, Subhan mengatakan kegiatan tersebut sangat strategis untuk membangun kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi dinamika komunikasi publik di era digital.

Menurutnya, komunikasi yang terkoordinasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Saat ini kita membutuhkan pemahaman serta koordinasi dan sinergi dalam mengawal kepercayaan publik di tengah arus informasi di media sosial. Kitalah yang harus memetakan arah terlebih dahulu agar dapat menyampaikan kebijakan berbasis ruang dialog terbuka di dunia maya dengan baik dan efektif,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Ia menegaskan komunikasi publik saat ini tidak lagi hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komunikasi publik telah menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi.

Menurut Subhan, isu yang tidak ditangani dengan baik berpotensi mengganggu reputasi organisasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memiliki kemampuan mengantisipasi isu sejak dini.

Pemprov Kalsel juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengelola potensi isu secara sistematis dan terukur sebelum berkembang menjadi krisis. Pengelolaan isu tersebut harus dilakukan secara lintas sektor dan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD).

“Di era digital, tantangan komunikasi publik semakin kompleks akibat cepatnya penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Menghadapi kondisi ini, ekosistem media massa dan media sosial harus dikelola secara bijak,” katanya.

Ia menambahkan media massa tetap menjadi rujukan informasi yang kredibel bagi masyarakat. Sementara itu, media sosial berfungsi sebagai ruang diskursus publik yang dinamis dan perlu dikelola secara tepat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, mengatakan Public Communication Summit 2026 dirancang sebagai wadah merumuskan strategi komunikasi publik yang efektif. Strategi tersebut diharapkan mampu mendukung penyampaian berbagai program pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Muslim, upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi itu menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan mudah diakses.

“Saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, regulasi tersebut menjadi pijakan bagi kita dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat,” katanya.

Muslim menjelaskan terdapat lima target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital.

Target berikutnya adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) komunikasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penguatan tersebut mencakup pimpinan daerah, kepala SKPD, serta para pengelola komunikasi publik.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan arah kebijakan dan panduan dalam implementasi narasi tunggal pemerintah. Narasi yang selaras dinilai penting untuk menjaga konsistensi informasi yang diterima masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan arah kebijakan dan panduan dalam mengimplementasikan serta menindaklanjuti narasi tunggal, baik dalam komunikasi media, pengelolaan konten digital, maupun respons terhadap dinamika informasi di ruang publik,” ujarnya.

Target lainnya adalah menciptakan sinergi dalam penanganan isu melalui pembangunan narasi yang positif. Kegiatan ini juga diharapkan membangun kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga reputasi institusi.

Pada kesempatan tersebut, seluruh peserta mengikuti deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital. Deklarasi dipimpin oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil.

Melalui Public Communication Summit 2026, Pemprov Kalsel berharap dapat menghasilkan rekomendasi konkret terkait pola koordinasi dan penguatan kapasitas SDM komunikasi publik di seluruh Kalimantan Selatan.

Seluruh pemangku kepentingan juga diajak membangun komunikasi publik yang konsisten, kredibel, dan responsif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.