Pemkab Banjar Waspadai Hoaks dan Konflik Sosial Menjelang Pilkades

RRI.CO.ID, Martapura - Pemkab Banjar mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan sosial yang dinilai semakin kompleks. Ancaman itu tidak hanya berupa konflik fisik, tetapi juga penyebaran hoaks, provokasi media sosial, radikalisme, hingga narkoba yang berpotensi memicu instabilitas daerah.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banjar, Rakhmat Dhany, mengatakan perkembangan teknologi dan arus informasi yang cepat membuat daerah harus lebih siaga terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Menurutnya, penyebaran informasi palsu di media sosial dapat memicu gesekan sosial apabila tidak diantisipasi sejak dini.

“Hoaks yang cepat menyebar, provokasi di media sosial, hingga gesekan sosial bisa menjadi pemicu konflik jika tidak diantisipasi sejak awal,” ujarnya.

Dhany menegaskan, Pemkab Banjar sebenarnya telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat. Regulasi tersebut mengatur peran intelijen daerah mulai dari deteksi awal hingga penanganan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Meski demikian, Ia mengakui pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas wilayah. Karena itu, sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama.

“Dibutuhkan kerja sama dengan TNI, Polri, BIN, termasuk organisasi kemasyarakatan agar kita lebih peka, cepat, dan cerdas membaca situasi. Jangan sampai kita lengah,” katanya.

Dhany menyebut Kabupaten Banjar memang dikenal sebagai daerah yang agamis dan masyarakatnya relatif ramah. Namun kondisi tersebut bukan berarti menutup kemungkinan munculnya upaya provokasi maupun perpecahan di tengah masyarakat.

“Dengan deteksi dini yang baik, kita bisa melakukan cegah dini, sehingga stabilitas daerah tetap kondusif,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Banjar, Tofik Norman Hidayat, mengungkapkan ancaman gangguan sosial di Kabupaten Banjar masih cukup serius. Tidak hanya hoaks dan radikalisme, pemerintah daerah juga menyoroti potensi konflik berbasis agama hingga peredaran narkoba.

Ia mengakui, pada 2025 lalu sempat terjadi gesekan terkait pendirian tempat ibadah di Kabupaten Banjar. “Kasus tersebut menjadi alarm bahwa potensi konflik sosial masih bisa muncul sewaktu-waktu apabila tidak diantisipasi sejak dini,” ujarnya.

Selain itu, pengungkapan kasus narkoba dalam skala besar juga menunjukkan ancaman keamanan sosial di daerah masih nyata. Menurut Tofik, potensi konflik biasanya meningkat menjelang momentum politik seperti pemilihan kepala desa.

Karena itu, pihaknya mulai memperkuat sistem deteksi dini dengan melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki basis massa besar di tingkat bawah.

“Ormas punya kedekatan langsung dengan masyarakat, sehingga bisa membantu mendeteksi potensi gesekan sosial sebelum berkembang menjadi konflik besar,” ujarnya.

Ia menambahkan, forum komunikasi rutin juga terus dilakukan dengan melibatkan FKUB, FKDM, Forum Pembauran, APDESI, HIPMI, hingga aparat keamanan guna membangun pertukaran informasi secara cepat dan terbuka. Melalui pola koordinasi tersebut, pemerintah berharap penanganan terhadap potensi kerawanan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“Kami berharap komunikasi antar pemangku kepentingan dari tingkat desa hingga kabupaten semakin solid untuk menjaga stabilitas dan keamanan Kabupaten Banjar,” ucapnya.