RRI.CO.ID, Banjarbaru - Sejumlah perwakilan driver ojek online di Kalsel menyampaikan keluhan langsung ke Pemerintah Provinsi Kalsel terkait tarif yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan atau mencekik penghasilan mereka. Aspirasi itu disampaikan melalui perwakilan komunitas Driver Online Kalimantan Selatan Bersatu (DOKB) dalam pertemuan bersama Pemprov Kalsel dan pihak aplikator, menyusul tekanan biaya operasional yang terus meningkat.

Para driver menyoroti tarif yang masih menggunakan skema lama, sementara harga BBM dan kebutuhan operasional lainnya terus naik. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan mereka yang semakin tergerus.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kalsel menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penyesuaian tarif demi meningkatkan kesejahteraan driver. Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, M. Fitri Hernadi, menegaskan pemerintah daerah mendorong adanya kesepakatan antara driver dan aplikator agar tarif yang diberlakukan lebih adil dan realistis.

Menurutnya, Pemprov juga ingin Surat Keputusan Gubernur terkait tarif batas atas dan batas bawah bisa segera diterapkan di lapangan sebagai bentuk kepastian regulasi. “Pemerintah hadir untuk menjembatani. Kita ingin ada titik temu agar driver mendapatkan hak yang layak, sementara aplikator tetap bisa menjalankan usahanya,” ujarnya.

Pemprov Kalsel juga meminta pihak aplikator bersikap kooperatif dalam proses pembahasan tarif. Sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan kondisi riil para driver.

Pembahasan ini akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya guna memastikan adanya keputusan konkret yang bisa segera diterapkan. Dengan langkah ini, diharapkan polemik tarif ojek online di Kalimantan Selatan dapat segera menemukan solusi yang adil bagi semua pihak, terutama para driver yang selama ini berada di garis depan layanan transportasi digital.