RRI.CO.ID, Barabai - Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digelar pada Senin 4 Mei 2026 di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta dihadiri jajaran Kantor Pertanahan dan masyarakat, guna mendorong percepatan pensertipikatan tanah demi kepastian hukum bagi masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan HST, Dading Wiria Kusuma, dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas kehadiran Ketua Komisi II DPR RI. Ia mengatakan kegiatan imi erupakan suatu kehormatan bagi pihaknya. "Bapak bisa hadir langsung memberikan sosialisasi dan arahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kehadiran tersebut membawa semangat baru dalam mempercepat akses program pemerintah yang berdampak bagi masyarakat," ujarnya.

Dading memaparkan bahwa dari total luas wilayah 93.603 hektare, baru sekitar 30,5 persen atau 28.549 hektare tanah yang telah bersertifikat. “Masih ada sekitar 69,5 persen atau 65.054 hektare tanah yang belum bersertifikat. Ini menjadi tantangan kita bersama,” ucapnya.

Melalui program PTSL, ia menegaskan pemerintah berupaya memastikan seluruh bidang tanah terukur, terpetakan, dan memiliki sertipikat. “Sertipikat itu bukan sekadar kertas, tapi bukti kepastian hukum dan bentuk kepedulian kita terhadap masa depan keluarga,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan capaian program PTSL tahun 2026 yang telah mencapai target 1.500 bidang dan selesai 100 persen pada awal Mei. “Alhamdulillah seluruhnya sudah kami selesaikan dan siap diserahkan kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu, Kantor Pertanahan HST menghadirkan inovasi layanan seperti LAKASI (Layanan Akselerasi Aman Sehari Jadi) dan TUNTAS (Tuntungakan Layanan dengan Berintegritas dan Berkualitas) yang memberikan kepastian waktu penyelesaian berkas. “Kami berkomitmen memberikan layanan yang transparan, profesional, dan berintegritas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Kami harus turun langsung agar bisa mendengarkan suara masyarakat dan memastikan program pemerintah berjalan dengan baik,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa DPR RI memiliki fungsi anggaran, pengawasan, dan pembentukan undang-undang. Termasuk dalam mendukung program Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, masih rendahnya angka pensertipikatan tanah di HST menjadi perhatian serius.

“Artinya sekitar 70 persen tanah belum memiliki kepastian hukum secara negara,” ujarnya.

Ia juga menyinggung tantangan anggaran negara dalam mendukung program PTSL. Meski demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong percepatan pensertipikatan tanah di seluruh Indonesia. Ia berharap masyarakat dapat saling memberikan informasi mengenai manfaat program PTSL, sehingga mendorong minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya.

Dading berharap dukungan dari DPR RI dan partisipasi aktif masyarakat dapat mempercepat terwujudnya target Kabupaten Lengkap. “Kami berharap seluruh bidang tanah di HST dapat terdaftar dan bersertipikat, sehingga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.