RRI.CO.ID, Banjarbaru - Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Sosialisasi Antikorupsi bagi pimpinan daerah dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gawi Sabarataan dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, Kamis, 30 April 2026.

Dalam sambutannya mewakili Wali Kota Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan bahwa kehadiran tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi menjadi momentum penting. Hal ini dinilai sebagai langkah konkret dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah.

“Kehadiran tim dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI hari ini merupakan kesempatan yang sangat penting bagi kita semua,” ujarnya. “Ini membuktikan bahwa upaya pencegahan korupsi di Kota Banjarbaru bukan sekadar slogan, melainkan langkah nyata yang terus diselaraskan dengan arahan pusat.”

Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan. Upaya tersebut harus dimulai dari pencegahan melalui edukasi dan penguatan integritas di seluruh lini birokrasi.

“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, namun harus dimulai dari akar pencegahan, yaitu edukasi dan penguatan integritas,” katanya.

Lebih lanjut, Sekretaris Daerah menekankan tiga hal penting kepada seluruh peserta. Di antaranya penerapan nilai antikorupsi secara konsisten, penguatan peran pimpinan sebagai garda terdepan, serta peningkatan kolaborasi dengan KPK dalam menjaga indeks integritas daerah.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Nurtjahyadi. Ia memberikan pemahaman terkait nilai integritas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta identifikasi area rawan korupsi.

Sosialisasi ini diikuti oleh jajaran pimpinan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Peserta terdiri dari staf ahli wali kota, para asisten, TAPD, Inspektur, Sekretaris DPRD, kepala SKPD, camat, lurah, hingga Direktur RSDI.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Banjarbaru menilai penguatan integritas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.