RRI.CO.ID, Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pemerataan akses digital. Hingga 2026, sebanyak 1.814 desa atau sekitar 91 persen dari total 2.015 desa di Kalsel telah terbebas dari wilayah blank spot, yakni daerah yang sebelumnya tidak terjangkau sinyal telekomunikasi. Sementara itu, sekitar 201 desa lainnya masih menjadi fokus penanganan pemerintah karena terkendala kondisi geografis yang cukup menantang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan bahwa faktor geografis menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses digital. Hal ini berdampak langsung pada layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital di daerah.

“Kondisi geografis yang menantang menciptakan kesenjangan akses digital yang berimbas pada hambatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital,” ujarnya di Banjarmasin.

Menurutnya, upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan jaringan, tetapi juga peningkatan kualitas layanan internet. Saat ini, kebutuhan masyarakat telah bergeser dari sekadar akses telepon menjadi kebutuhan internet yang stabil dan cepat.

Untuk itu, Pemprov Kalsel mendorong adanya standar minimal kualitas jaringan melalui peningkatan kapasitas bandwidth, khususnya di wilayah yang masih tertinggal. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan sistem monitoring real-time yang dapat diakses oleh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota.

Sistem ini bertujuan untuk memantau perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara langsung. Muslim menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyelesaikan berbagai kendala, baik regulasi maupun teknis seperti lahan dan kelistrikan.

“Jika ada kendala, baik itu regulasi maupun teknis seperti lahan dan kelistrikan, kita bisa langsung bergerak bersama untuk mencari solusi,” katanya.

Hingga saat ini, Diskominfo Kalsel juga telah menghubungkan 86 perangkat daerah dan UPTD ke jaringan internet. Serta mengintegrasikan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pusat Data Nasional.

Ke depan, pemerintah menargetkan seluruh kabupaten/kota di Kalsel dapat terintegrasi penuh dalam jaringan intra pemerintah provinsi guna mempercepat transformasi digital yang merata dan efisien. “Tujuan akhirnya adalah memastikan tidak ada wilayah di Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam akses informasi digital,” pungkasnya.