RRI.CO.ID, Balangan - Pemerintah Kabupaten Balangan mengirimkan delegasi terbanyak dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) Regional Kalimantan yang digelar di LAN Samarinda. Sebanyak 34 aparatur asal Bumi Sanggam tercatat mendominasi kuota dari total 100 peserta yang mengikuti penguatan kompetensi tersebut.

Langkah strategis ini diambil guna mengisi posisi analis kebijakan yang bertugas merumuskan kebijakan publik berbasis data di lingkungan pemerintah daerah. Seluruh peserta asal Balangan mengikuti tahapan ini melalui jalur perpindahan jabatan demi meningkatkan efektivitas kerja organisasi, terutama pada sektor pendidikan dan pelayanan publik.

Kepala BKPSDM Balangan, Sufriannor, menegaskan kebutuhan posisi analis kebijakan di lingkup pemkab memang masih cukup tinggi. Pihaknya menaruh harapan besar agar seluruh delegasi yang dikirim mampu lulus guna mengisi formasi jabatan yang masih kosong.

"Kami berharap peserta dari Balangan dapat lulus seluruhnya sehingga formasi jabatan yang masih kosong dapat segera terisi. Dengan bertambahnya analis kebijakan, diharapkan kinerja organisasi semakin meningkat dan kualitas kebijakan daerah menjadi lebih baik," ujarnya Selasa, 8 April 2026.

Pada tahapan ujian, para peserta diuji melalui berbagai metode analitis termasuk kewajiban menyusun policy brief dalam waktu yang telah ditentukan. Materi ujian ini menjadi tantangan tersendiri bagi para aparatur daerah yang selama ini lebih banyak menangani rutinitas teknis di lapangan.

Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh para tenaga pendidik yang harus menempuh belasan jam perjalanan darat menuju Samarinda demi mengikuti seleksi. Salah satunya adalah Lindra Hidayat, Guru SDN Munjung, yang menyebut pengalaman ini memberikan sudut pandang baru di luar tugas administratif sekolah.

"Biasanya kami fokus pada kegiatan belajar-mengajar di sekolah, BOS, Dapodik, dan sejenisnya. Namun di sini kami dituntut berpikir lebih luas," kata Lindra.

Hal senada dirasakan Norlatipah, Guru SMPN 1 Paringin, yang menilai proses ini sebagai momentum penguatan kapasitas diri agar lebih sistematis dalam bekerja. Baginya, materi ujian yang cukup padat merupakan sarana untuk melatih ketajaman berpikir kritis dalam merespons berbagai persoalan di daerah.

“Penyusunan policy brief dalam waktu terbatas benar-benar melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Ini bukan sekadar ujian, tetapi bagian dari proses bertumbuh,” ucapnya menambahkan.

Guna menjaga peluang kelulusan, tim pendamping dari BKPSDM Balangan terus mengawal ketat setiap tahapan teknis yang dilalui seluruh peserta. Persiapan matang menjadi fokus utama agar delegasi Balangan benar-benar siap memegang tanggung jawab baru sebagai analis kebijakan.

Langkah pendampingan ini juga bertujuan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur di masa mendatang. Diharapkan, hasil dari uji kompetensi ini mampu melahirkan SDM yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Bumi Sanggam.

“Kami mendorong peserta agar benar-benar mempersiapkan diri sehingga memiliki peluang besar untuk lulus. Selain itu, kami juga menggali informasi teknis pelaksanaan sebagai bahan pembelajaran mendatang,” ujar perwakilan tim pendamping, Reza Fahdina.