RRI.CO.ID, Banjarbaru - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan kesiapan untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah menghemat energi, mengurangi polusi, sekaligus mendorong transformasi digital.

Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta meningkatkan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mengungkapkan hal itu usai memimpin apel gabungan. Bertempat di halaman Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin 6 April 2026.

“Iya, kita sudah menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri terkait pemberlakuan WFH,” ujarnya.

Syarifuddin menjelaskan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna membahas teknis pelaksanaan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Akan kita koordinasikan dulu, supaya pelaksanaannya berjalan optimal dan tidak mengganggu pelayanan publik,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan Pemprov Kalsel pada prinsipnya siap menjalankan arahan dari pemerintah pusat melalui Kemendagri tersebut. "Mungkin nantinya kita juga akan menerapkan WFH," katanya.