RRI.CO.ID, Banjarmasin - Proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut yang bakal menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru memasuki tahap kontrak. Pengerjaannya dilaksanakan dengan skema tahun jamak (multiyears) selama 2026 hingga 2028.

Penandatanganan kontrak antara PUPR Kalsel, Kementrian PU dan Kontraktor secara langsung disaksikan Gubernur Kalsel H Muhidin, Ketua DPRD Kalsel, Sekda Prov Kalsel serta Bupati Kotabaru dan Tanah Bumbu, berlangsung di Aula PUPR Kalsel, Banjarbaru, Senin 30 Maret 2026.

Gubernur Kalsel Muhidin mengatakan, nilai proyeknyamencapai Rp 750 miliar per tahun. Pembiayaan bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 550 miliar, serta kontribusi masing-masing Rp100 miliar dari Pemkab Tanah Bumbu dan Pemkab Kotabaru.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan bahwa penandatanganan kontrak menjadi tanda dimulainya pekerjaan dan tanpa penundaan dengan target selesai tahun 2028.

"Jadi kita laksanakan berturut-turut hingga tahun 2028 selesai. Kontrak sudah diteken, artinya kontraktor harus siap bekerja. Jangan sampai ada keterlambatan,” kata Gubernur.

Proyek strategis visi misi Gubernur dan Wagub Kalsel ini juga turut didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan nilai sekitar Rp3 triliun, yang juga dialokasikan melalui skema multiyears hingga 2028.

"Untuk pembangunan bagian tengah jembatan dananya dari Kementerian PU sekitar 3 triliun skema multiyears hingga 2028," ujar Muhidin.

Sementara, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, pihaknya akan terus mengawal proyek ini. Sebagaimana fungsi pengawasan yang akan dilakukan agar proyek ini selesai tepat.

"Kontraktor kami harapkan bekerja sesuai dengan yang ditentukan. Kami akan lakukan pengawasan dilapangan," katanya.

Sebagaimana diketahui Pembangunan Jembatan Pulau Laut ini sangat diharapkan menjadi penggerak konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Bumbu dan Kotabaru sebagai salah satu daerah penyangga IKN.