RRI.CO.ID, Balangan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berencana membentuk Daerah Operasi (Daops) Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan di wilayah Kabupaten Balangan. Rencana ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Balangan pada rapat koordinasi Pembentukan Daops pada Jumat, 20 Februari 2026.

Dalam rakor tersebut, Bupati Balangan, Abdul Hadi, menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Balangan sebagai salah satu daerah operasional. Ia juga memastikan pihaknya akan mendukung penuh berbagai tahapan proses yang akan dilaksanakan.

"Pemerintah daerah siap mendukung proses administrasi serta berkoordinasi dengan pihak kementerian terkait tahapan yang akan dilaksanakan agar pembentukan Daops dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan KLH, Dasrul Chaniago, berharap seluruh proses dapat berjalan lancar hingga terealisasi sesuai rencana. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya untuk memastikan pengendalian kebakaran di daerah.

"Semoga program pembentukan Daops ini tidak mengalami kendala dan dapat segera memberikan manfaat dalam pengendalian kebakaran lahan di daerah," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, mengungkapkan pada tahun 2025 tercatat tujuh kejadian kebakaran lahan di Balangan. Ia menyebut seluruh kecamatan berada dalam kategori tinggi atau zona merah potensi kebakaran.

"Dengan adanya rencana pembentukan Daops Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan ini, kami berharap upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di Kabupaten Balangan dapat semakin optimal melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah," ucapnya.

Kepastian rencana tersebut tertuang dalam surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bernomor P.09/I.5/SET.3.1./02/2026 tertanggal 13 Februari 2026 yang ditujukan kepada Bupati Balangan. Surat tersebut ditandatangani Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan KLH, Dasrul Chaniago.

Rencana pembentukan Daops di Balangan merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pembentukan Daerah Operasi Provinsi Kalimantan Selatan pada 10 November 2025 lalu. Serta kegiatan pengecekan lapangan yang telah dilakukan sebelumnya pada 4 Desember 2025.