RRI.CO.ID, Banjarmasin - Ketertiban Umum Menentukan Arah Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menekankan bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan faktor penentu arah dan keberhasilan pembangunan daerah. Tanpa stabilitas sosial dan rasa aman, berbagai program pembangunan berisiko tidak berjalan optimal.

Pandangan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Dinansyah. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran dan perencanaan, tetapi sangat ditentukan oleh kondisi sosial yang tertib dan kondusif.

Menurutnya, gangguan ketertiban umum dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, iklim investasi, hingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika rasa aman terganggu, kepercayaan publik ikut menurun dan efektivitas pembangunan melemah.

Dinansyah mengingatkan bahwa tantangan Trantibumlinmas saat ini semakin kompleks. Perkembangan wilayah, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, hingga masifnya arus informasi digital berpotensi memicu konflik sosial dan pelanggaran ketertiban apabila tidak dikelola secara serius dan berkelanjutan.

“Kondisi ini tidak bisa ditangani secara parsial atau reaktif. Dibutuhkan langkah yang terencana, koordinasi lintas sektor, serta komitmen kuat seluruh pihak," ujarnya.

"Masifnya arus informasi digital berpotensi memicu konflik sosial dan pelanggaran ketertiban apabila tidak dikelola secara serius dan berkelanjutan," ujarnya di Banjarmasin.

Pemprov Kalsel mendorong penguatan strategi penegakan ketertiban umum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan berkeadilan. Namun demikian, ketegasan dalam menegakkan peraturan daerah tetap menjadi prinsip utama.

Selain penguatan peran aparatur, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban. Trantibumlinmas dinilai bukan semata tanggung jawab aparat, melainkan kewajiban bersama seluruh elemen sosial.

“Partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan unsur sosial lainnya menjadi kunci menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” kata Dinansyah.

Pemprov Kalsel berharap penguatan ketertiban umum dapat menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Selatan.