Rekomendasi Pansus Pengawasan BBM DPRD Kalsel Masuk Tahap Final

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mematangkan upaya memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di daerah. Hal itu dilakukan melalui rapat finalisasi penyusunan rekomendasi di Gedung DPRD Kalsel, Kamis 1 Oktober 2026.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., dengan menghadirkan unsur Polda Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Korem 101/Antasari, serta Satgas BBM. Pertemuan ini menjadi bagian akhir dari rangkaian kerja pansus dalam merumuskan rekomendasi strategis terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

H. M. Syaripuddin, menjelaskan rapat tersebut merupakan agenda terakhir pansus untuk menyusun dan menyempurnakan pokok-pokok rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil pengumpulan data, konsultasi, serta pembahasan yang telah dilakukan selama masa kerja pansus.

“Beberapa poin utama yang menjadi perhatian pansus antara lain integrasi data antarinstansi, deteksi transaksi tidak wajar, audit terhadap SPBU, optimalisasi pemanfaatan CCTV, verifikasi data, serta penguatan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan,” ujarnya, yang akrab disapa Bang Dhin. Menurutnya, sejumlah poin itu menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kalsel.

Selain itu, pansus turut mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Evaluasi diperlukan agar sistem pengawasan dapat berjalan lebih terukur sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

Ia berharap rekomendasi yang telah disusun dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan Satgas Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi bentukan Pemerintah Provinsi Kalsel. “Dengan pengawasan yang semakin optimal, penyaluran BBM bersubsidi diharapkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak,” katanya.

Selanjutnya, hasil kerja pansus akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel sesuai mekanisme yang berlaku. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta langkah tindak lanjut oleh pihak terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kalsel.