Komisi II DPRD Kalsel Perdalam Strategi Ekonomi dan Keuangan

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 7 September 2026.

Rombongan Komisi II DPRD Kalsel dipimpin Firman Yusi bersama sejumlah anggota Komisi II. Kedatangan mereka disambut Plt. Kabag Persidangan, Perundang-undangan dan Kehumasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Noormalinda Sari, SE., MM.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai aspek yang menjadi ruang lingkup kerja legislatif, mulai dari fungsi penganggaran hingga pengawasan kebijakan ekonomi daerah. Strategi mendorong pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat turut menjadi perhatian dalam diskusi.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan pertukaran pengalaman dengan DPRD provinsi lain penting untuk meningkatkan kapasitas anggota dewan. Menurutnya, setiap daerah memiliki pengalaman dan kebijakan yang dapat menjadi referensi dalam menghadapi tantangan ekonomi serta pengelolaan keuangan daerah.

“Kita ingin mendapatkan informasi dan pengalaman yang bisa menjadi bahan masukan dalam menjalankan fungsi DPRD, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Setiap daerah tentu memiliki pengalaman dan kebijakan yang bisa saling dipelajari,” ujar Firman.

Sementara itu, Kabag Persidangan, Perundang-undangan dan Kehumasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Noormalinda Sari menyambut baik kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel tersebut. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab melalui diskusi dan pertukaran informasi mengenai pelaksanaan tugas serta fungsi kedewanan di masing-masing daerah.

Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap berbagai masukan konstruktif yang diperoleh dapat memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran. Sinergi antarlembaga legislatif juga diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang semakin efektif, responsif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat