Pastikan Bansos Tepat Sasaran, DPRD Kalsel Kawal Integrasi Data Kemiskinan

RRI.CO.ID, Banjarmasin - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat pengawasan terhadap pengintegrasian data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah benar-benar tepat sasaran. Komitmen tersebut diwujudkan Komisi IV DPRD Kalsel dengan menyambangi Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengapresiasi langkah Kemensos RI yang terus mendorong digitalisasi dan keterbukaan dalam pemutakhiran data penerima bantuan. Menurutnya, sistem berbasis aplikasi menjadi langkah positif untuk mengurangi kesalahan pendataan yang selama ini masih ditemukan di lapangan.

“Kami mendapati di lapangan masih ada data desil yang belum sesuai dengan kondisi riil warga. Namun kabar baiknya, status desil ini sekarang bisa dimonitor dan disanggah secara transparan melalui aplikasi SIKS-NG berbasis web atau aplikasi Cek Bansos,” kata Jihan.

Ia menjelaskan, keberadaan aplikasi Cek Bansos memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut mengawasi sekaligus mengusulkan warga yang dinilai kurang mampu. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memastikan data penerima manfaat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara lebih akurat.

Sementara itu, pemutakhiran data pada tingkat desa dan daerah dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Berbeda dengan Cek Bansos yang dapat diakses masyarakat, SIKS-NG digunakan secara terbatas oleh operator desa atau kelurahan, petugas Dinas Sosial kabupaten/kota, serta admin yang memiliki kewenangan.

Langkah Komisi IV DPRD Kalsel tersebut mendapat sambutan positif dari pihak Kemensos RI. Ketua Kelompok Kerja Hubungan Antarlembaga Biro Humas Kemensos RI, Devy Ratna, menegaskan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kualitas data penerima manfaat.

Devy mengatakan aplikasi Cek Bansos dirancang sebagai instrumen kontrol sosial yang inklusif bagi masyarakat. Dengan keterlibatan warga, pengawasan terhadap data penerima dan penyaluran bantuan di lingkungan masing-masing dapat dilakukan secara lebih terbuka.

“Sama-sama kita kawal bantuan ini tepat sasaran dan terukur,” ucap Devy. DPRD Kalsel berharap sinergi dengan Kemensos RI terus diperkuat sehingga persoalan ketidaksesuaian data dapat diminimalkan dan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.