RRI.CO.ID, Banjarmasin - Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan membahas rencana kerja Tahun Anggaran 2027, Selasa 14 Juli 2026. Rapat tersebut difokuskan pada penyelarasan program peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) dengan kebutuhan anggaran yang tersedia.

BPSDMD menyampaikan berbagai program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kompetensi ASN. Diantaranya, pengembangan kompetensi teknis, pelatihan kepemimpinan dan fungsional, penguatan kelembagaan pelatihan, kerja sama antarinstansi, monitoring serta evaluasi pascapelatihan, hingga program penunjang administrasi pemerintahan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, menilai program yang disusun BPSDMD sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Namun, anggaran yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk mendukung seluruh program tersebut secara optimal.

“Tadi BPSDMD sudah menyampaikan apa saja programnya, sebenarnya anggaran yang sudah diberikan masih sangat minim atau kurang, karena di BPSDMD ini yang sangat diperlukan adalah pelatihan. Namanya saja pengembangan sumber daya manusia, sedangkan di pengembangannya malah kurang dananya,” ujar Habib.

Ia mengatakan kebutuhan anggaran yang ideal sangat diperlukan agar seluruh program pelatihan dapat terlaksana sesuai target. Menurutnya, peningkatan kualitas ASN akan sulit tercapai apabila dukungan pembiayaan masih terbatas.

Habib menegaskan Komisi I DPRD Kalsel mendukung usulan penambahan anggaran bagi BPSDMD. Dukungan tersebut terutama ditujukan agar pelaksanaan pelatihan pengembangan kompetensi dapat lebih banyak dilakukan secara klasikal atau tatap muka.

“Kami mendukung kalau memang itu sangat diperlukan. Apalagi berbicara tentang pelatihan yang kalau misalnya dilaksanakan tidak bisa tatap muka dan hanya bisa online, tentunya tidak maksimal,” katanya.

Menurutnya, metode pelatihan klasikal lebih efektif dibandingkan pelaksanaan secara daring karena memberikan ruang interaksi langsung antara peserta dan pengajar. Selain itu, proses pembelajaran dinilai lebih optimal sehingga materi yang diberikan dapat dipahami dengan lebih baik.

Komisi I memastikan akan mengawal usulan penambahan anggaran tersebut dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. “Maka dari itu kami dari Komisi I dan mungkin juga kawan-kawan di Badan Anggaran nanti bisa membantu mengawasi agar ditambahkan karena program mereka bagus dilaksanakan,” ucap Habib.