RRI.CO.ID, Banjarmasin - Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung dihadiri jajaran legislatif dan pemerintah daerah, Rabu 1 Juli 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, M. Alpiya Rakhman. Hadir pula Ketua TAPD Kalsel yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Di tengah jalannya rapat, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, turut hadir mengikuti pembahasan. Kehadirannya menambah dukungan terhadap proses evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD dan TAPD membahas berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan meliputi optimalisasi pendapatan daerah serta evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman mengatakan pembahasan dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, tata kelola keuangan daerah harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah optimalisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Penerimaan dari sektor tersebut dinilai masih menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Selatan.

“Kami berharap pengelolaan pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alpiya. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi yang baik untuk menjaga potensi pendapatan daerah.

Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD Kalimantan Selatan selama pembahasan berlangsung. Ia menilai sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif.

Melalui rapat kerja tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen terus memperkuat pengelolaan APBD yang lebih baik. Hasil pembahasan diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.