RRI.CO.ID, Banjarmasin - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan tersebut membahas Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Senin 29 Juni 2026.

FGD berlangsung di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, DKI Jakarta. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Alpiya Rakhman, anggota Banggar DPRD Kalsel, perwakilan TAPD, serta jajaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan isi Raperda agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembahasan juga mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Alpiya Rakhman, mengatakan pembahasan bersama Kemendagri merupakan langkah penting dalam menyempurnakan Raperda. Menurutnya, masukan dari pemerintah pusat akan menjadi bahan dalam pembahasan lanjutan di DPRD.

“Forum Group Discussion bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Mereka banyak masukan penting bagi kami dalam membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Alpiya.

Ia menambahkan, hasil FGD akan menjadi bekal dalam pembahasan Badan Anggaran yang dijadwalkan pada 1 Juli mendatang. DPRD juga ingin memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui diskusi tersebut, DPRD dan pemerintah daerah berupaya membangun kesamaan pemahaman dalam penyusunan Raperda. Dengan begitu, proses pembahasan diharapkan berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

FGD ini diharapkan menghasilkan regulasi yang berkualitas dan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Kalimantan Selatan. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat menjadi tujuan utama dari pembahasan tersebut.