RRI.CO.ID, Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat ini membahas pelaksanaan APBD sekaligus mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah, di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah, Rabu 24 Juni 2026.

Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD Kalsel menilai keberhasilan APBD tidak hanya dilihat dari tingginya serapan anggaran. Belanja daerah juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Banggar DPRD Kalsel menyoroti pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang dinilai masih perlu dioptimalkan. Pemanfaatan aset secara produktif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan nilai ekonomi pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., mengatakan pengelolaan aset masih menjadi perhatian serius DPRD. Menurutnya, masih ada aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Dalam rapat ini banyak kawan-kawan anggota Banggar yang mempertanyakan kondisi dan pemanfaatan aset daerah. Pengelolaan aset menjadi perhatian kami agar aset-aset yang dimiliki pemerintah benar-benar produktif dan memberikan manfaat bagi daerah,” ujar Alpiya.

Ia menambahkan, secara umum kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup baik. Namun, pemanfaatan aset yang belum optimal harus segera dibenahi agar mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan.

Alpiya berharap pengelolaan aset dilakukan secara lebih efektif, profesional, dan produktif. Dengan demikian, aset daerah tidak hanya tercatat dalam laporan keuangan, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, DPRD Kalsel berharap berbagai masukan dan rekomendasi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Evaluasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah pada tahun-tahun mendatang.