Komisi II DPRD Kalsel Pelajari Penguatan Modal di Jamkrida Bali Mandara

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama PT Jamkrida Kalsel (Perseroda) melakukan studi komparasi ke PT Jamkrida Bali Mandara di Denpasar, Bali. Kunjungan ini bertujuan mempelajari strategi peningkatan pelayanan dan penguatan permodalan perusahaan.

Rombongan diterima oleh jajaran Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Bali Mandara, Senin, 22 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyertaan modal.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan kondisi PT Jamkrida Kalsel saat ini cukup sehat. Namun, menurutnya yang akrab disapa Paman Yani, dukungan modal tetap diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

“Meski kondisi PT Jamkrida sehat namun untuk memperluas pelayanan maka sisi permodalan masih perlu didorong peningkatannya melalui kerja sama pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya. Ia berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk memperkuat modal perusahaan.

Paman Yani juga menegaskan DPRD siap mendukung upaya pendekatan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi dengan gubernur, bupati, dan wali kota sangat penting agar penyertaan modal dapat terealisasi.

Selain membahas permodalan, Komisi II DPRD Kalsel juga tertarik dengan program kredit bagi calon pekerja migran yang diterapkan PT Jamkrida Bali Mandara. Program tersebut memberikan fasilitas pembiayaan bagi anak muda yang ingin bekerja ke luar negeri.

“Ada satu fasilitas yang diberikan kepada anak muda di Provinsi Bali yang ingin bekerja keluar negeri itu bisa mendapatkan fasilitas kredit. Saya tertarik karena jika diterapkan di Kalsel, ini bisa membuka peluang bagi generasi muda untuk bekerja di luar negeri dengan dukungan pembiayaan,” kata Paman Yani.

Komisaris Independen PT Jamkrida Bali Mandara, I Nengah Usdek Maharipa, serta Direktur Bisnis PT JBM, I Made Gde Budi Dwipayana, berharap Jamkrida di daerah semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. Mereka juga menekankan pentingnya dukungan penyertaan modal dari pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat layanan kepada pelaku UMKM.