DPRD Kalsel Terima Audiensi HMI, Sepakati Delapan Tuntutan Aspirasi Mahasiswa

RRI.CO.ID, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati delapan poin tuntutan yang disampaikan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Selatan dalam audiensi penyampaian aspirasi di ruang rapat Ismail Abdullah Gedung B, DPRD Kalsel, Kamis 18 Juni 2026. Aspirasi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada DPR RI serta instansi terkait sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Audiensi diterima langsung Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, didampingi sejumlah anggota dewan dan instansi terkait. Audiensi berlangsung tertib dengan perwakilan mahasiswa yang aktif menyampaikan berbagai aspirasi.

Dalam pertemuan tersebut, BADKO HMI Kalsel menyampaikan delapan tuntutan yang berkaitan dengan berbagai isu nasional. Di antaranya evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, pengawasan distribusi BBM, penguatan nilai rupiah, stabilitas ekonomi nasional, hingga kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, menegaskan bahwa DPRD menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

“Kami menerima dan menyepakati substansi delapan tuntutan yang disampaikan BADKO HMI. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada DPR RI maupun kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya agar dapat menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut di tingkat pusat,” ujar Supian HK.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan kebijakan yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI. Oleh karena itu, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi representasi dengan menjembatani serta mengawal aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Umum BADKO HMI Kalsel, Abdi Aswadi, menyampaikan bahwa pihaknya mempercayakan DPRD Kalsel sebagai wakil rakyat untuk mendukung dan memfasilitasi tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. Mereka juga berencana akan kembali ke DPRD Kalsel untuk melakukan RDP dengan stakeholder terkait untuk bisa mendapatkan respon lebih cepat.

“Kami meminta DPRD Kalsel untuk menyampaikan tuntutan kami. Kami ingin kembali kesini untuk melaksanakan RDP dengan stakeholder terkait, agar tidak tunggu menunggu,” kata Abdi usai audiensi.

Abdi juga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui forum yang lebih luas bersama para pemangku kepentingan terkait. Melalui audiensi tersebut, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk menerima, mengawal, dan meneruskan setiap aspirasi masyarakat demi mendukung pembangunan daerah serta kepentingan masyarakat secara luas.