RRI.CO.ID, Banjarmasin - Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan serap berbagai masukan untuk mengurai persoalan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan sektor transportasi dan logistik.

Ketua Pansus DPRD Kalsel, H. M. Syaripuddin, menggelar rapat kerja bersama Organisasi Angkutan Darat Provinsi Kalimantan Selatan dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel. Ia menjelaskan salah satu masukan dari Organda yakni mengenai dasar perhitungan kuota BBM subsidi yang diberikan kepada daerah.

Menurutnya, penentuan kuota yang tepat menjadi salah satu faktor penting agar distribusi BBM subsidi berjalan efektif. Organda juga mendorong adanya optimalisasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM subsidi untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

“Sehingga apa yang terjadi di SPBU itu tidak lagi menjadi persoalan dan tidak ada lagi oknum-oknum yang menyalahgunakan BBM subsidi,” ujar Bang Dhin, sapaan akrabnya. Ia menegaskan pengawasan yang kuat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran.

Sementara itu, ALFI/ILFA menyampaikan bahwa sekitar 810 unit truk anggotanya telah terdata dan dilengkapi alat pengawasan internal. Sistem tersebut digunakan untuk memastikan penggunaan BBM bersubsidi oleh anggota tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal itu, Bang Dhin menjelaskan, alat pengawasan itu memungkinkan organisasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan BBM subsidi. Jika ditemukan pelanggaran, akses pengisian BBM subsidi dapat dibatasi sebagai bentuk pengendalian internal terhadap anggota.

“Pansus tentu bekerja secara maksimal untuk bisa mengurai dan membereskan persoalan-persoalan BBM subsidi. Dalam waktu dekat pihaknya akan meminta keterangan dari Pertamina, BPH Migas, AKR, dan Hiswana Migas guna melengkapi data serta informasi yang dibutuhkan,” ucapnya.