RRI.CO.ID, Banjarmasin - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi dan perencanaan lanjutan pengelolaan Bus Buy The Service (BTS) dan Bus Rapid Transit (BRT) Banjarbakula, Kamis 21 Mei 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Kalsel tersebut membahas kesiapan program transportasi publik di kawasan Banjarbakula.

Pembahasan difokuskan pada rencana pengembangan koridor rute baru serta dukungan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027. Program ini dinilai penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan transportasi bagi masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menegaskan armada bus yang saat ini berada di terminal bukan berarti terbengkalai. Menurutnya, bus tersebut masih menunggu penyelesaian proses administrasi dan regulasi dari Dinas Perhubungan.

“Jadi sebenarnya itu bukan mangkrak. Tadi sudah dijelaskan oleh Dinas Perhubungan bahwa mereka masih menunggu proses dan perhitungan. Bus itu hanya ditempatkan sementara di terminal sambil menunggu tahapan selanjutnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini tengah melakukan penyesuaian skema layanan transportasi dari BRT menuju BTS. Proses tersebut masih memerlukan penyelesaian sejumlah aspek regulasi sebelum dapat diterapkan secara penuh.

“Mereka hendak mengalihkan dari BRT ke BTS, tetapi hanya terkait regulasi saja yang masih menunggu proses,” katanya. Ia berharap tahapan tersebut dapat segera diselesaikan agar layanan transportasi publik dapat beroperasi lebih optimal.

Menurut Mustaqimah, keberadaan transportasi publik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus terus mendapat perhatian. Oleh sebab itu, Komisi III DPRD Kalsel berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan layanan transportasi massal di Banjarbakula.

Ia menambahkan kesiapan anggaran program tersebut akan kembali dibahas secara lebih rinci dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Kalsel. Komisi III juga memastikan dukungan terhadap pengalokasian anggaran untuk keberlanjutan program BTS dan BRT Banjarbakula.

“Kalau dukungan dari Komisi III tentunya pasti akan mendukung, apalagi ini sangat mendasar dari kebutuhan masyarakat dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Tadi juga sudah dibahas dan nanti akan kami sampaikan ketika pembahasan di Banggar,” ucapnya.