RRI.CO.ID, Banjarmasin - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Kalimantan Selatan menerima aspirasi mahasiswa terkait pentingnya menjaga kelestarian Pegunungan Meratus. Kawasan tersebut dinilai sebagai penyangga utama kehidupan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan.

Mahasiswa menyoroti perlunya penguatan penegakan hukum lingkungan serta kebijakan publik yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

RDPU ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perwakilan TNI dan Polri, serta instansi terkait lainnya yang berlangsung di ruang rapat Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel, Selasa 5 Mei 2026. Hadir pula Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan yang memberikan pandangan lingkungan.

DPRD Kalsel membuka ruang dialog langsung antara mahasiswa dan masyarakat dalam forum tersebut. Hal ini menjadi bentuk komitmen lembaga legislatif dalam menyerap aspirasi secara terbuka dan inklusif.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menegaskan pihaknya berperan sebagai fasilitator dalam proses tersebut. “Semuanya kami ayomi dan rangkul, baik TNI, Polri, maupun masyarakat. DPRD tidak dalam posisi memutus perkara, tetapi memfasilitasi agar proses berjalan adil dan transparan,” ucapnya.

Terkait wacana penetapan kawasan sebagai taman nasional, Supian menilai perlunya kajian komprehensif dengan melibatkan masyarakat lokal. Ia menyebut kebijakan harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus ekonomi masyarakat.

Hingga Mei 2026, status Pegunungan Meratus masih sebagai hutan lindung dan belum resmi menjadi taman nasional. Kawasan ini memiliki luas sekitar 640.000 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, termasuk Tahura Sultan Adam yang telah dikelola.

Proses pengusulan sebagai taman nasional masih berlangsung antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPRD Kalsel berkomitmen terus mengawal aspirasi masyarakat agar kebijakan yang diambil memberikan keadilan dan manfaat bagi semua pihak.