RRI.CO.ID, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Panitia Khusus I menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat ini difokuskan pada sektor hukum dan pemerintahan guna memperkuat pelayanan publik serta kualitas SDM aparatur.

Rapat dipimpin Ketua Pansus I, Ilham Noor, yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Kalsel, Senin 27 April 2026. Sejumlah mitra terkait yang hadir dalam rapat antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kalsel.

Ilham Noor mengatakan, dalam rapat tersebut pansus I menggali capaian kinerja dan implementasi program sepanjang 2025. Evaluasi juga dilakukan terhadap tindak lanjut rekomendasi LKPj tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

“Kami mengeksplorasi dan menggali sejauh mana rekomendasi LKPj tahun sebelumnya telah direalisasikan. Selain itu juga melihat kesinambungan program yang dijalankan oleh perangkat daerah,” ujar Ilham Noor.

Ia menambahkan, berbagai kendala administratif dan teknis turut didalami untuk mengoptimalkan pelaksanaan program. Pada pembahasan bersama Disdukcapil, Pansus I DPRD Kalsel menyoroti pentingnya penguatan satu data kependudukan.

Selain itu, rencana konsolidasi anggaran perubahan 2026, juga menjadi perhatian guna meningkatkan layanan administrasi. Sementara itu, pembahasan dengan DPMD Kalsel, menyoroti realisasi anggaran dan rencana program ke depan.

Pansus I juga mendorong pengembangan desa digital, termasuk di Desa Balida Kabupaten Balangan. Kemudian, sesi bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dibahas penguatan Learning Management System serta peningkatan kualitas aparatur.

“Berbagai harapan dan kebutuhan yang disampaikan akan kami tuangkan dalam rekomendasi Pansus I. Kami berharap dengan adanya rapat ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucap Ilham Noor.