RRI.CO.ID, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Panitia Khusus (Pansus) terus mematangkan perubahan Tata Tertib DPRD. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi dan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, Senin 30 Maret 2026.

Kegiatan ini menjadi strategis dengan kehadiran perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang memberikan penguatan regulasi. Hadirnya Direktorat Produk Hukum Daerah serta Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD turut memperkaya arah kebijakan nasional dalam penyusunan tata tertib.

Dalam forum diskusi, Pansus DPRD Kalsel menggali berbagai masukan penting terkait penyempurnaan tata tertib. Fokus pembahasan mencakup penguatan fungsi pengawasan, optimalisasi alat kelengkapan dewan, serta peningkatan efektivitas kinerja legislasi.

Ketua Pansus, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menegaskan pentingnya sinergi dalam penyusunan aturan tersebut. “Disini kita melakukan FGD dengan Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri seluruh anggota pansus serta pimpinan DPRD, sehingga pembahasan dapat selaras dengan peraturan perundang-undangan dan menjawab dinamika daerah,” ujarnya.

Selain itu, penyesuaian tata tertib juga diarahkan agar mampu menjawab dinamika pemerintahan daerah yang terus berkembang. Hal ini penting agar regulasi yang disusun tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif di lapangan.

Melalui FGD ini, berbagai pandangan dan rekomendasi konstruktif turut disampaikan peserta. Masukan tersebut diharapkan mampu memperkaya rumusan perubahan tata tertib agar lebih komprehensif, implementatif, dan sesuai kebutuhan daerah.

Sejumlah pejabat Kemendagri yang hadir di antaranya Deddy Winargan, R. Hendy Nur Kusuma, dan Yuda Ningsih. Kehadiran mereka memberikan penguatan substansi agar perubahan tata tertib tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.