Seluruh Pemda di Kalsel Raih WTP, BPK Ingatkan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan

RRI.CO.ID, Banjarbaru - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 kepada 13 pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, Selasa 26 Mei 2026. Penyerahan dilakukan di Auditorium BPK Perwakilan Kalimantan Selatan oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto S.E., Ak., M.A.B., CFrA, GRCA, GRCP, CA, ACPA, ERMAP,.

Dalam hasil pemeriksaan tersebut, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini itu menunjukkan laporan keuangan daerah dinilai telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung sistem pengendalian intern yang memadai.

Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan mempertahankan capaian opini WTP. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, terutama yang berdampak pada penyetoran atau pemulihan ke kas daerah.

“Hingga 22 Mei 2026, tindak lanjut atas temuan yang berdampak pada penyetoran atau pemulihan ke kas daerah baru mencapai 43,9 persen dari nilai yang direkomendasikan,” katanya.

Menurut BPK, sebagian rekomendasi lainnya masih dalam proses penyelesaian oleh masing-masing pemerintah daerah. Selain itu, BPK juga menyoroti beberapa sektor yang masih memerlukan perhatian serius, di antaranya pengelolaan pajak daerah, pengadaan tanah, pengelolaan dana CSR, hingga pemanfaatan barang milik daerah agar sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas demi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Tidak hanya sebatas capaian administratif berupa opini WTP, kualitas pengelolaan keuangan daerah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di Kalsel," ucapnya.

Sementara dalam kesempatan itu, Walikota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby dalam sambutannya mengatakan siap menindaklanjuti arahan BPK terkait masih adanya laporan temuan yang segera harus diperbaiki.

"Kami siap dan segera untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas," ujarnya, mewakili seluruh kepala daerah.