Warning Inflasi dan Korupsi. Wali Kota: Harga Harus Stabil, Integritas Jangan Hancur!

RRI.CO.ID, Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi ancaman inflasi daerah dan penguatan pendidikan anti korupsi. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkai dengan launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin pagi, 11 Mei 2026.

Rakor nasional yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri itu diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia. Fokus utama pembahasan bukan hanya menjaga stabilitas harga bahan pokok, tetapi juga memperkuat budaya integritas sejak dini di dunia pendidikan.

Dalam agenda tersebut, Yamin didampingi Plt Sekda Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana bersama jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin. Mereka menyimak berbagai strategi pengendalian inflasi, mulai dari stabilisasi harga pangan, penguatan ketahanan pangan daerah, hingga pengawasan distribusi bahan pokok agar tidak memicu gejolak ekonomi masyarakat.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, Yamin menegaskan Pemko Banjarmasin tidak ingin kecolongan. “Pemko Banjarmasin siap mendukung langkah konkret pengendalian inflasi. Termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan harga-harga tetap stabil,” ujarnya.

Tak hanya bicara soal ekonomi, Yamin juga menyoroti pentingnya perang melawan korupsi dimulai dari lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan anti korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus menjadi budaya yang tertanam sejak usia dini hingga ke lingkungan birokrasi pemerintahan.

“Penanaman nilai-nilai anti korupsi sangat penting, baik di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan. Ini bagian dari upaya menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ucapnya.

Launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi oleh KPK RI dalam rakor tersebut menjadi simbol kuat bahwa pemerintah pusat mulai serius membangun benteng moral generasi muda di tengah maraknya krisis integritas yang terus menjadi sorotan publik. Kegiatan nasional itu juga dihadiri gubernur, bupati, wali kota, Forkopimda, perangkat daerah terkait hingga unsur pendidikan dari seluruh Indonesia, baik secara daring maupun luring dari Kantor Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.