RRI.CO.ID, Banjarmasin – Sikap “cuci tangan” ditunjukkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin terkait pemindahan tongkang resto apung yang selama ini terparkir di depan Balai Kota. Diskopumker Kota Banjarmasin menganggap urusan pemindahan tongkang bukan masuk dalam kewenangan maupun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansinya.

“Itu bukan kapasitas kami. Pemindahan tongkang itu ranahnya SKPD lain, seperti PUPR, Dishub, maupun Satpol PP,” kata Kepala Diskopkumker Banjarmasin, Machli Riyadi

Menurutnya, Diskopumker hanya berfokus pada pembinaan pelaku usaha, termasuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan yang berlaku. Soal teknis penertiban atau pemindahan fisik, bukan menjadi domain dinas yang ia pimpin.

“Tupoksi melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Apakah usaha tersebut sudah sesuai ketentuan atau belum, itu yang kami awasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Bagian Umum Setdako Banjarmasin telah melayangkan surat kepada pemilik tongkang perihal pemindahan tersebut. Surat juga dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait dengan titik lokasi pemindahan tongkang sesuai dengan tata ruang Banjarmasin.

Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR menginginkan penataan Kawasan Sungai Martapura siring Balai Kota, termasuk memindah tongkang resto apung peninggalan era Wali Kota, Ibnu Sina yang dianggap mengganggu estetika. Kepala BWS Kalimantan III, Dedi Supriyadi sendiri membuka fakta bahwa keberadaan tongkang di kawasan tersebut belum mengantongi izin.

Tongkang restoran terapung sendiri dikelola oleh gabungan koperasi, sebagai salah satu spot kuliner unik di tepian sungai. Ketua Koperasi Restoran Apung, M. Heriyanto, mengakui pihaknya telah menyetujui rencana pemindahan dan berjanji akan melakukannya pasca lebaran.

“Kendala kami bukan cuma lokasi, tapi pendanaan. Kami harus menyewa empat unit takbut karena di atas tongkang masih ada bangunan rumah dan kalau tidak dipersiapkan matang, bisa terbalik,” ujarnya.