Poin Utama
- DPR RI melalui Ketua Komisi II mendorong Mal Pelayanan Publik Banjarmasin menerapkan sistem pelayanan 24/7 untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
- MPP harus memberikan layanan yang lebih fleksibel tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya unit pelayanan dari berbagai kementerian dan lembaga.
- Dorongan ini bertujuan memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kapan pun dibutuhkan tanpa terbatas pada jam operasional konvensional.
Video
RRI.CO.ID, Banjarmasin – DPR RI mendorong Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarmasin menerapkan pelayanan publik 24 jam sehari dan tujuh hari dalam sepekan atau 24/7. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, saat kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarmasin di Gedung Mitra Plaza, Kamis, 3 September 2026.
Rifqinizamy menilai MPP tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai unit pelayanan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, MPP harus memberikan layanan yang lebih fleksibel, termasuk dari sisi waktu operasional, agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kapan pun dibutuhkan.
Ia mencontohkan kebutuhan administrasi yang dapat muncul sewaktu-waktu, seperti kehilangan KTP atau SIM. Kondisi tersebut dinilai tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu hingga hari kerja berikutnya.
Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Tektona, mengatakan konsep pelayanan publik 24/7 tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP). Menurutnya, layanan 24/7 tidak berarti seluruh pegawai harus berada di lokasi selama 24 jam, melainkan memastikan pelayanan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, menegaskan Pemko Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui MPP. Selain mengintegrasikan layanan dalam satu lokasi, pembenahan juga diarahkan pada kualitas sumber daya manusia, kecepatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, serta integrasi teknologi dan jaringan antar-tenant.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....