Balangan Tetapkan Siaga Darurat Karhutla hingga Oktober

  • 13 Agt 2026 10:29 WIB
  •  Banjarmasin
Poin Utama
  • Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan hingga akhir Oktober 2026 untuk mengantisipasi meningkatnya kejadian kebakaran lahan.
  • Hingga saat ini telah tercatat 17 kejadian kebakaran lahan dengan luas area terdampak sekitar 29 hektare di Kabupaten Balangan.
  • Kecamatan Lampihong menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran terbanyak karena memiliki kawasan gambut yang berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan rentan terhadap kebakaran musiman.
Video

RRI.CO.ID, Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga akhir Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kejadian kebakaran lahan serta ancaman kekeringan dan krisis air bersih selama musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, mengatakan hingga saat ini tercatat 17 kejadian kebakaran lahan dengan luas area terdampak sekitar 29 hektare. Kecamatan Lampihong menjadi salah satu wilayah dengan kejadian terbanyak karena memiliki kawasan gambut yang berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penetapan status siaga darurat tersebut juga mempertimbangkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait musim kemarau tahun ini. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Kalsel, Klaus Johannes Apoh Damanik, mengatakan seluruh wilayah Balangan telah memasuki musim kemarau yang diperkirakan berlangsung selama 16 hingga 18 dasarian.

Selain ancaman karhutla, musim kemarau juga berpotensi menyebabkan penurunan debit air sungai dan memicu krisis air bersih. Karena itu, pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat apabila kondisi tersebut semakin memburuk.

Meski luas lahan terbakar terus bertambah, BPBD Balangan belum merencanakan penggunaan bantuan pemadaman udara atau water bombing. Penanganan masih difokuskan melalui pemadaman darat sekaligus upaya mengantisipasi potensi krisis air bersih di wilayah terdampak.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....