Aktivasi IKD Rendah, Banjarmasin Percepat Digitalisasi Perlinsos

  • 10 Agt 2026 12:52 WIB
  •  Banjarmasin
Poin Utama
  • Kota Banjarmasin ditargetkan menjadi daerah percontohan perluasan Perlindungan Sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  • Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah, baru mencapai 8,1 persen, menjadi tantangan utama dalam implementasi proyek percontohan.
  • Digitalisasi data penerima bantuan sosial bertujuan memastikan penyaluran bantuan berlangsung transparan, akurat, dan tepat sasaran.
Video

RRI.CO.ID, Banjarmasin – Kota Banjarmasin ditargetkan menjadi daerah percontohan perluasan Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Namun, target tersebut masih menghadapi tantangan rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang baru mencapai sekitar 8,1 persen.

Ketua Komisi II DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan Banjarmasin dipilih sebagai proyek percontohan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Menurutnya, digitalisasi data penerima bantuan sosial penting untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung transparan, akurat, dan tepat sasaran.

Rifqinizamy mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga mempercepat aktivasi IKD melalui strategi jemput bola. Ia meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin mengerahkan perangkat pemerintahan hingga tingkat RT untuk membantu masyarakat melakukan aktivasi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Helfian Noor, mengatakan aktivasi IKD baru mencapai 8,1 persen dari sekitar 501 ribu warga yang telah melakukan perekaman KTP elektronik. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah pusat sekitar 40 persen, dengan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, jaringan internet, dan perangkat gawai masyarakat.

Dukcapil Banjarmasin terus melakukan percepatan dengan mengintegrasikan aktivasi IKD ke dalam layanan administrasi kependudukan di setiap UPT. Helfian menilai mobilisasi secara masif dan bertahap menjadi kunci untuk meningkatkan cakupan aktivasi IKD sekaligus mendukung Banjarmasin sebagai daerah percontohan Perlinsos berbasis digital.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....