RRI.CO.ID, Banjarmasin - Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan melakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta untuk membahas berbagai program strategis dalam menekan angka pengangguran di daerah. Pertemuan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, S.H., dan diterima Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan RI, Faried A. Nur Yuliono, S.STP., M.M.

Konsultasi tersebut membahas sejumlah program ketenagakerjaan, mulai dari kuota akreditasi lembaga pelatihan kerja, program pemagangan, Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), hingga penguatan sistem informasi pasar kerja. Berbagai program tersebut dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja.

Jihan Hanifa mengatakan konsultasi ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam mencari solusi atas tingginya angka pengangguran. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan agar program ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Sementara itu, Faried A. Nur Yuliono menjelaskan pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai program nasional, seperti pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan di dunia usaha dan industri, serta pengembangan kewirausahaan melalui Program Tenaga Kerja Mandiri. Program tersebut diharapkan dapat diimplementasikan secara luas melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Komisi IV DPRD Kalsel berharap hasil konsultasi ini mampu memperkuat pelaksanaan program ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran.