KBRN, Banjarmasin : Tahun 2022 akan segera berakhir. Ratusan hektare kawasan kumuh yang belum tertangani masih menyisakan rumah pekerjaan bagi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin. Dari 588 hektare yang termasuk dalam SK Kumuh Tahun 2022, baru tertangani seluas 38 hektare saja.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya mengakui ada sekitar 480 hektar kawasan kumuh yang belum tertangani dalam SK Kumuh Tahun 2022.

"Dalam mengatasi kawasan kumuh di Bumi Kayuh Baimbai ini tidak terhenti di penanganan tahun 2022 saja. Rencana depan tahun kami akan menangani sisa kawasan kumuh di Banjarmasin. Luasnya sekitar 30 sampai dengan 35 hektare yang tersebar di sejumlah titik," tutupnya.

Salah satu upaya pengentasan kawasan kumuh ini dengan berupa penataan lingkungan, khususnya jalan. Pasalnya, salah satu indikator daerah tersebut masuk dalam kawasan kumuh adalah adanya ketidakteraturan bangunan dan kondisi jalan di wilayah pemukiman tersebut.

Sehingga, rata-rata penanganan yang dilayani berupa perbaikan jalan yang kondisinya memang rusak atau tidak layak untuk dilalui. Jika jalan di wilayah tersebut berupa titian, maka titian itulah yang diperbaiki.

"Misalnya di kawasan Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang penanganan kawasan kumuhnya berupa perbaikan jalan titian," jelasnya.

Saat disinggung mengenai berapa besar dana APBD Kota Banjarmasin yang dipakai untuk penanganan kawasan kumuh ini, Chandra masih belum memberikan jawaban.

"Di tahun 2022, anggaran daerah yang kita pakai sebesar dalam program ini sekitar Rp 11 Miliar. Dan untuk tahun depan, besarannya anggarannya juga kurang lebih seperti itu nominalnya," pungkasnya.

Kemudian, untuk sebaran wilayahnya sendiri pun juga tersebar di beberapa titik. Namun yang paling banyak masih tetap wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, yakni kawasan Kelurahan Mantuil.

"Di Kelurahan Mantuil ini memang ada penanganan berupa perbaikan jalan titian di beberapa titik, dan itu dikerjakan secara kolaborasi bersama instansi lain, salah satunya dengan Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Selatan," pungkasnya.