RRI.CO.ID, Banjarmasin – Lonjakan arus urbanisasi pasca Lebaran turut menjadi sorotan DPRD Banjarmasin. Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah, menilai fenomena tersebut sebagai hal yang wajar, namun tetap perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Menurutnya, peningkatan jumlah penduduk setiap tahun memang berbanding lurus dengan tren perpindahan warga ke kota, terutama setelah momentum Hari Raya. “Tren urbanisasi itu pasti seiring pertambahan penduduk. Biasanya habis Lebaran, keluarga yang berdomisili di sini membawa keluarga lain yang belum bekerja,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan agar proses administrasi kependudukan tidak dilakukan secara sembarangan. Ia menegaskan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi kunci dalam menyaring arus pendatang.

“Harapan kita, Disdukcapil harus selektif dalam menerbitkan KTP. Harus jelas keperluannya, karena Banjarmasin ini kota dengan peluang usaha yang menjanjikan, jadi minimal yang datang punya kemampuan untuk bekerja,” ucapnya.

Aliansyah juga membuka kemungkinan adanya langkah lebih jauh melalui regulasi untuk mengendalikan laju urbanisasi jika dinilai sudah mengkhawatirkan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa setiap warga negara tetap memiliki hak yang sama untuk tinggal dan mencari penghidupan di mana pun di wilayah Indonesia.

“Ke depan mungkin bisa saja kita buatkan regulasi atau semacam perda untuk mengendalikan urbanisasi ini. Dalam lingkup Indonesia, siapa pun boleh berusaha di mana saja yang penting mereka bisa membawa diri dan menjaga ketertiban serta keamanan di kota ini,” ujarnya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya peran aparat lingkungan di tingkat bawah, seperti RT dan RW, dalam mengawasi warga pendatang agar tetap tertib administrasi dan tidak menimbulkan dampak sosial. “RT dan RW harus lebih aktif mengawasi warga yang datang. Termasuk dalam proses pembuatan KTP juga perlu selektif, jangan sampai justru menambah kepadatan penduduk,” ucapnya.