KBRN, Bandung: Komisi IV DPRD Jabar bakal lebih ketat mengawal pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka. Karena, telah berulang kali kena prank.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady menyampaikan komitmen tersebut, Rabu (21/8/2025). Ia menguraikan, masih banyak hal teknis yang butuh dituntaskan sehingga proses financial close proyek itu tak kunjung berjalan.

"Dugaan kami satu karena butuh kesepakatan lagi soal harga listrik dengan PLN. Lalu soal tipping fee juga perlu dibicarakan lagi, " terangnya.

Politikus Gerindra itu melanjutkan, kesepakatan soal tipping fee itu kan sudah cukup lama. Hal itu memungkinkan adanya perkembangan harga terkini.

Karena itu, pihak pihak yang terlibat butuh duduk bersama lagi. Baik dari konsorsium, badan usaha pelaksana, PLN hingga Pemprov. Termasuk kepala daerah yang nantinya mengakses layanan itu. Atau pihak yang akan ikut membayar tipping fee.

Daddy melanjutkan, nilai harga jual listrik yang diproduksi juga nampak dibicarakan lagi. "Kami dengar saat rapat komisi, awalnya untuk tahun 1 dan 2 tidak dijual. Tapi konsorsium minta dijual. Ini kan butuh kesepakatan juga dengan pihak PLN, " katanya.

Baca juga: Siti Muntamah: Kemerdekaan Harus Dirasakan oleh Keluarga

Daddy menegaskan, pihaknya bersama komisi IV akan serius mengawal Legok Nangka. Itu demi tidak kejadian ulang sebagaimana eksekusi TPPAS Lulut Nambo.

"Saya berkali-kali tiap rapat komisi bahkan rapat Badan Anggaran saya ingatkan begini. Tolong konsentrasi di Lulut Nambo itu secara lebih serius, bahkan saya bilang saya titipkan juga ini Legok Nangka, " tegasnya.

TPPAS Legok Nangka itu sudah sering ada wacana bakal mulai dibangun, menghadirkan Presiden. Namun kenyataan itu prank.

Dua proyek besar terkait penanggulangan sampah ini bakal menjadi baru lompatan penting. Itu untuk melanjutkan ke berbagai proyek penanggulangan sampah di lokasi lainnya. "Ini butuh cerita sukses. Itu bekal untuk naik ke proyek selanjutnya. Seperti Cirebon Raya, " tutupnya.