Pemprov Lampung Dorong Penguatan Kepemimpinan dan Keterwakilan Perempuan

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong penguatan kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kapasitas, kaderisasi, serta perluasan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam ruang pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) V Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung di Hotel Akar, Bandar Lampung, Selasa 6 Oktober 2026.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Mirza dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo.

Membacakan sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Firsada mengatakan keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan pencapaian angka atau persentase, tetapi juga menyangkut kesempatan, kapasitas, dan keberanian perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

"Target keterwakilan perempuan dalam politik harus kita lihat sebagai pintu masuk untuk membangun kepemimpinan yang lebih inklusif. Kita ingin semakin banyak perempuan Lampung yang duduk di lembaga legislatif, hadir dalam pemerintahan, memimpin organisasi, menjadi pengambil kebijakan, dan mengambil bagian dalam menentukan arah pembangunan," ujar Firsada.

Menurut Firsada, peningkatan keterwakilan perempuan membutuhkan proses yang berkelanjutan, salah satunya melalui kaderisasi. KPPI diharapkan tidak hanya menjadi ruang konsolidasi bagi perempuan yang telah aktif dalam politik, tetapi juga menjadi wadah pendidikan dan kaderisasi bagi perempuan muda.

"Perempuan muda harus diberi kesempatan untuk belajar politik sejak dini. Bukan politik dalam pengertian sempit, tetapi politik sebagai proses memahami persoalan masyarakat, memahami kebijakan publik, menyampaikan gagasan, membangun komunikasi, dan mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama," katanya.

Firsada mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pemberdayaan perlu berjalan beriringan dengan agenda penguatan kepemimpinan perempuan.

Menurutnya, perempuan yang memiliki pendidikan dan keterampilan akan memiliki posisi yang lebih kuat untuk menentukan masa depan sekaligus berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Selain itu, Pemprov Lampung mendorong penguatan literasi digital dan literasi politik, terutama bagi perempuan muda. Hal itu dinilai penting agar perempuan tidak hanya menjadi pengguna informasi, tetapi mampu mengolah dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat.

"Jangan sampai perempuan hanya menjadi konsumen informasi di media sosial. Perempuan juga harus mampu menjadi pihak yang memahami, mengolah, menyampaikan, dan menggunakan informasi untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Firsada berharap Musda V KPPI Lampung menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, mengevaluasi kepengurusan, menyusun program kerja yang konkret, serta memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan Lampung.

Sementara itu, Ketua DPD KPPI Provinsi Lampung Nenden Tresnanursari mengatakan Musda V menjadi momentum berakhirnya masa kepengurusan periode 2021–2026 sekaligus awal bagi kepengurusan periode 2026–2031.

"Siapa pun yang nantinya menjadi pemimpin DPD KPPI periode 2026–2031, mari kita dukung bersama. Karena ini merupakan tanggung jawab dan kecintaan kita terhadap organisasi," ujar Nenden.

Ia menjelaskan Musda merupakan forum tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap lima tahun. Sejumlah agenda dibahas, di antaranya evaluasi dan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, demisioner, perumusan program umum organisasi, penyusunan rekomendasi Musda V, serta pemilihan kepengurusan untuk periode berikutnya.

Nenden mengatakan KPPI merupakan wadah perempuan politik lintas partai yang memiliki visi memperjuangkan hak-hak politik perempuan serta mendorong terwujudnya masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera.

Fokus organisasi mencakup edukasi politik, peningkatan representasi dan keterwakilan perempuan, advokasi kebijakan publik, serta penguatan sinergi, kolaborasi, dan jejaring.

Ia berharap kepengurusan periode 2026–2031 dapat melanjutkan dan memperkuat perjuangan KPPI dalam meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan politik dan pembangunan di Provinsi Lampung.