Program BSPS Lampung Dikebut, Berpotensi Serap 26 Ribu Tenaga Kerja

RRI.CO.ID, Bandarlampung – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Lampung terus dipercepat untuk meningkatkan kelayakan hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menargetkan proses penanganan rumah penerima bantuan dapat diselesaikan sesuai batas waktu pada Desember 2026.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rini Dyah Mawarty, mengatakan percepatan program membutuhkan verifikasi faktual dan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Karena kita harus pada bulan Desember ini kami harus menyelesaikan yang sangat banyak 13.276. Jadi itu perlu koordinasi yang baik dengan Pemda, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, kemudian dengan Pemerintah Provinsi,” kata Rini, dikutip Selasa 22 September 2026.

Rini menjelaskan BSPS diarahkan untuk mengatasi kesenjangan kelayakan hunian dengan meningkatkan kondisi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Kementerian PKP juga menggandeng Bank Mandiri sebagai bank penyalur BSPS di Lampung dan meminta percepatan distribusi buku tabungan penerima bantuan.

Program tersebut juga dinilai memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Dengan perkiraan satu rumah menyerap dua tenaga kerja, program BSPS sebanyak 13.276 unit berpotensi menyerap sekitar 26 ribu tenaga kerja.

Dampak ekonomi juga dapat dirasakan sektor pendukung pembangunan rumah, seperti toko bangunan dan jasa angkutan material. Perputaran kegiatan pembangunan tersebut diharapkan ikut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Lampung.

Selain BSPS, Kementerian PKP juga mendorong penyediaan rumah bersubsidi melalui skema FLPP dengan melibatkan BP Tapera, perbankan, dan pengembang. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung penyelesaian persoalan perumahan di Lampung.