Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi Antisipasi Kenaikan Harga Beras

RRI.CO.ID, Bandarlampung - Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan, terutama beras, yang berpotensi memberikan tekanan terhadap masyarakat. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya melakukan langkah antisipasi sejak dini agar perkembangan harga pangan tidak semakin membebani masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Rapat Sakai Sambayan, pada Kamis 3 September 2026. Ia mengatakan persiapan menghadapi potensi inflasi perlu dilakukan sejak sekarang agar tantangan kenaikan harga tidak semakin besar.

Menurut Gubernur Mirza, harga bahan pokok menjadi salah satu persoalan utama yang dirasakan masyarakat Lampung setelah persoalan infrastruktur jalan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena harga komoditas pertanian di tingkat produsen dinilai cukup baik, tetapi harga yang harus dibayarkan masyarakat masih relatif tinggi.

"Jadi inilah tugas kita pemerintah, sekali lagi, untuk menyeimbangkan agar ini bisa selaras, bisa baik, baik bagi petani, baik juga kepada masyarakat," tegas Mirza. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan keseimbangan harga sehingga kepentingan petani dan masyarakat sebagai konsumen dapat tetap terjaga.

Dalam rakor tersebut, Pemprov Lampung bersama Bank Indonesia, BPS, BULOG, dan perangkat daerah terkait membahas perkembangan harga beras serta berbagai faktor yang berpotensi mendorong inflasi. Pembahasan difokuskan pada upaya menjaga ketersediaan pasokan dan mengantisipasi kenaikan harga beras di tengah perubahan kondisi musim.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengatakan kenaikan harga beras telah terjadi sejak Juli. Kondisi tersebut berkaitan dengan berlalunya musim panen dan mulai masuknya musim kemarau yang dapat memengaruhi produksi pangan.

Fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau juga dikhawatirkan mengganggu panen padi yang berlangsung sejak Agustus hingga mencapai puncaknya pada September. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya mengoptimalkan stok beras SPHP BULOG untuk intervensi pasar serta memperkuat pengawasan pergerakan gabah keluar Lampung.

Pemerintah juga membahas opsi subsidi biaya angkut gabah menuju penggilingan serta penguatan peran BUMD dan BUMDes dalam pembelian gabah langsung dari petani. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga pasokan beras sekaligus menciptakan keseimbangan harga yang tetap menguntungkan petani dan terjangkau bagi masyarakat.