Lampung Butuh Helikopter Water Bombing Siaga Permanen Hadapi Karhutla

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat, termasuk dengan menyiagakan helikopter water bombing di Lampung.

Menurut Jihan, keberadaan armada udara yang selalu siap akan mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Hal tersebut disampaikan Jihan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).

Jihan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengerahkan dua helikopter water bombing ke Lampung. Armada tersebut disiagakan di Bandara Radin Inten II.

Salah satu helikopter telah melakukan satu kali sortie dengan 17 kali penyiraman di wilayah Karang Anyar dan selanjutnya diarahkan membantu pendinginan kawasan Taman Nasional Way Kambas.

Meski demikian, Jihan berharap Lampung dapat memiliki helikopter water bombing yang ditempatkan secara permanen atau setidaknya selalu siaga di wilayah Lampung.

Menurutnya, kebutuhan tersebut berkaitan dengan karakteristik sejumlah wilayah rawan kebakaran yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.

"Mulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana," ujar Jihan.

Selain dukungan helikopter, Jihan meminta kesiapan personel dan peralatan di seluruh wilayah rawan diperkuat. BPBD diminta memetakan jumlah dan posisi personel dari berbagai unsur yang dapat dikerahkan saat terjadi kebakaran.

Data peralatan juga harus diperbarui, termasuk jenis, jumlah, kondisi, dan lokasi penempatannya. Dengan demikian, petugas dapat langsung mengerahkan peralatan yang paling dekat dengan titik kebakaran.

Jihan menekankan penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah api muncul. Upaya pencegahan dan mitigasi harus menjadi prioritas.

"Sebetulnya kita mempunyai respons fire suppression. Fire suppression-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention. Artinya bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul itu sebetulnya kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat, tetapi bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama," katanya.

Penguatan kesiapsiagaan menjadi semakin penting karena Lampung memasuki musim kemarau. Berdasarkan paparan BMKG, periode Agustus hingga Oktober perlu mendapat perhatian karena kondisi kering berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas.

BPBD Lampung mencatat 194 titik panas hingga 25 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 sedang, dan dua rendah.

Sementara itu, pada 26 Agustus hingga pukul 08.20 WIB, BPBD mencatat 47 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga titik dengan tingkat kepercayaan sedang.

Untuk memperkuat mitigasi, BNPB juga menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) di Lampung mulai 25 hingga 30 Agustus 2026 pada tahap pertama. Operasi dapat dilanjutkan apabila kondisi masih membutuhkan intervensi.

Jihan meminta seluruh unsur penanganan karhutla bekerja dalam satu sistem komando dengan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi.

Ia menargetkan hasil koordinasi tersebut menghasilkan peta yang jelas mengenai personel, peralatan, sumber air, jalur akses, serta prosedur operasi standar di setiap wilayah rawan.

Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap respons terhadap titik api dapat dilakukan lebih cepat sekaligus menekan risiko kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan.