RRI.CO.ID, Tulang Bawang Barat - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kamis, 6 Agustus 2026.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Tubaba Iwan Mursalin dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, kepala puskesmas, serta jajaran terkait.

Rapat membahas percepatan kemandirian BLUD Puskesmas, peningkatan tata kelola keuangan, dan optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sekda Iwan Mursalin mengatakan pemerintah daerah mendorong seluruh puskesmas menjadi BLUD yang mandiri agar memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan dan tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia juga meminta puskesmas mengoptimalkan pendapatan layanan dan meningkatkan penyerapan DAK Nonfisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

"Kita harus bekerja lebih maksimal agar Puskesmas mampu mandiri dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tubaba semakin berkualitas serta mampu bersaing dengan daerah lain," kata Iwan.

Kepala Dinas Kesehatan Tubaba, Majril, mengatakan BLUD Puskesmas nantinya akan mengelola anggaran secara mandiri. Ia juga menyoroti rendahnya realisasi penyerapan DAK Nonfisik/BOK yang selama tiga tahun terakhir selalu di bawah 70 persen. Hingga Juni 2026, realisasinya baru sekitar 15 persen.

"Ke depan, BLUD Puskesmas tidak lagi menerima support anggaran dari APBD. Kita akan berikan kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan anggaran secara mandiri tanpa tergantung anggaran pemerintah daerah. Sangat disayangkan, anggaran yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui DAK Nonfisik justru serapannya masih rendah. Tiga tahun terakhir serapan kita selalu di bawah 70 persen, dan hingga Juni 2026 ini baru mencapai sekitar 15 persen," ujar Majril.

Kepala BPKAD Tubaba, M. Mukmin, menyatakan komitmen pemerintah daerah mendukung kemandirian BLUD melalui perbaikan tata kelola keuangan, optimalisasi dana BOK, dan penyesuaian Standar Harga Satuan (SSH), terutama biaya operasional pelayanan kesehatan.

"Target kita tahun ini menuju kemandirian BLUD Puskesmas. BKAD siap mendukung melalui penyesuaian Standar Harga Satuan, termasuk biaya perjalanan dinas operasional Puskesmas agar lebih realistis sesuai kondisi geografis. Kami juga berkomitmen mempercepat proses revisi anggaran sehingga petugas kesehatan dapat menjalankan tugas pelayanan secara optimal tanpa harus menggunakan biaya pribadi," jelas M. Mukmin.

Dalam rapat tersebut, peserta juga menyepakati percepatan revisi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk mendukung program prioritas, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan penanggulangan tuberkulosis (TB), serta penyesuaian biaya transportasi operasional bagi petugas kesehatan.

Melalui rapat ini, Pemkab Tubaba berharap seluruh puskesmas dapat memperkuat tata kelola BLUD, meningkatkan penyerapan anggaran, dan menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.